Forum OPD Dinas Perkim-LH
25 Februari 2021 08:46 WIB
Dibaca 633 kali
Disperkimlh - Program "Banyu mili" dan "Nandur wit nggo anak putu" merupakan dua dari beberapa program unggulan Bupati/Wabup terpilih H. Arif Sugiyanto, SH dan Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST.MM. yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya misi kedua yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kedua program unggulan tersebut sangat relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkim-LH, terutama dalam menjawab isu lingkungan yang saat ini masih menjadi isu strategis terutama masalah kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah maupun udara.
Untuk mendukung program tersebut, beberapa iIndikator seperti luas kawasan kumuh, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), ruang terbuka hijau (RTH), cakupan pelayanan sampah dan rumah tidak layak huni (RTLH) telah ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perkim-LH. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perkim-LH, Edi Rianto, ST. MT. saat menyampaikan paparan pada acara Forum Perangkat Daerah Dinas Perkim-LH, Rabu (24/2) di Aula Dinas setempat didampingi narasumber dari Bappeda dan OPD terkait.
Pada kesempatan itu disampaikan pula rancangan IKU 2022-2026 antara lain indeks infrastruktur perkim dimana kondisi tahun 2021 sebesar 28,93% dengan target tahun 2026 sebesar 100%; IKLH tahun 2021 sebesar 74,4 dengan target tahun 2026 sebesar 76,6; persentase penanganan sampah tahun 2021 sebesar 58,98% dengan target tahun 2026 sebesar 69,23%; persentase penanganan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota tahun 2021 sebesar 37,61% dengan target di tahun 2026 sebesar 100% serta persentase penanganan RTLH tahun 2021 sebesar 20,25% dengan target di tahun 2026 sebesar 100%.
Sedangkan dari rekap usulan hasil musrenbang kecamatan, kegiatan pembangunan RTLH masih menjadi kegiatan favorit dimana ada 153 desa/kelurahan yang mengusulkan dengan jumlah rumah yang diusulkan sebanyak 2.292 unit disusul IPAL di 8 desa sebanyak 28 paket dan bibit tanaman di 5 desa sebanyak 5 paket. Selain usulan kegiatan dari hasil musrenbangcam ada juga usulan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh saat anggota dewan memanfaatkan masa reses.
Melalui forum OPD yang merupakan salah satu tahapan dalam proses penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah, diharapkan dapat tersusun rencana kerja OPD yang baik karena proses sinkronisasi antara usulan kegiatan, prioritas kegiatan serta pagu anggaran yang tersedia telah dilakukan secara teknokratis, partisipatif dan transfaran. (sek)