DisperkimLH - Membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan sekolah Adiwiyata tidaklah mudah, karena komitmen yang harus dibangun tidak hanya di level atas saja, tetapi harus menyeluruh hingga ke level terbawah. Sebut saja kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha, penjaga sekolah, para siswa dan juga ibu-ibu pengelola kantin semuanya harus ikut terlibat langsung dan mendukung upaya tersebut. Namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 52/MenLHK/Setjen/KUM.I/9/2019 tgl 27 Sept 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), sistem penilaian sekolah Adiwiyata mengalami perubahan, yang semula dengan sistem penilaian dan verifikasi saat ini dengan sistem pemantauan dan evaluasi dari Gerakan PBLHS itu sendiri. Gerakan PBLHS ini adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan. Gerakan ini ditandai dengan sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan dari gerakan PBLHS ini meliputi Perencanaan, Pelaksanaan serta Pemantauan dan Evaluasi. Materi ini disampaikan saat rapat koordinasi persiapan menuju penilaian sekolah adiwiyata (PBLHS) tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Dinas Perkim-LH, Jumat (24/1). Rakor yang diikuti para Kepala Sekolah dan Pengawas dari tingkat SD hingga SLTA ini tidak hanya sampai disini saja, namun akan ditindaklanjuti dengan pendampingan melalui Klinik PBLHS yang akan dibentuk oleh Dinas Perkim-LH sebagai wadah konsultasi terkait persiapan menuju penilaian Sekolah PBLHS tingkat Provinsi Jateng tahun 2020. Semoga dengan persiapan matang dan keseriusan sekolah dalam menghadapi penilaian PBLHS, di tahun 2020 sekolah yang lolos PBLHS provinsi semakin meningkat dimana di tahun 2019 ada tujuh sekolah di Kebumen yang mendapat predikat sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Jateng. (sek/hj)

Sumber : https://disperkimlh.kebumenkab.go.id/index.php/webmin_news/form